Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus
berupaya mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik
dan mencegah terjadinya tindak korupsi. Menindaklanjuti hal tersebut
Kementerian PUPR tengah mencanangkan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah
Bebas dari Korupsi (WBK) bagi 16 unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal
(Ditjen) Perumahan pada tahun 2022.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam sambutannya mengatakan,
pencanangan Zona Integritas ini merupakan komitmen seluruh pegawai sebagai
upaya untuk memagari masing-masing pribadi dari perbuatan tercela seperti
korupsi.
"Dengan mengucapkan Bismillah mari kita luruskan niat dalam bekerja
untuk pencanangan pembangunan ZI dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di
Ditjen Perumahan," kata Menteri Basuki di Jakarta, Jumat (24/6/2022).
Menteri Basuki berpesan kepada seluruh pejabat khususnya di lingkungan
Ditjen Perumahan Kementerian PUPR untuk bekerja secara hati-hati sesuai
rambu-rambu dan aturan yang berlaku dalam membelanjakan uang negara.
"Khusus untuk para Kepala Balai, saya ingatkan saudara sekalian
telah diambil sumpah dan telah menandatangani pakta integritas. Ini semua
adalah upaya untuk bisa memagari dari tindak korupsi. Intinya adalah niat kita
masing-masing, tidak mudah jadi pejabat saat ini karena banyak rambu-rambunya
dan banyak yang mengawasi," pesan Menteri Basuki.
Dalam kesempatan tersebut Menteri Basuki juga berpesan agar seluruh
pekerjaan pembangunan harus sudah selesai di 2024. "Artinya sudah harus
baik dan bisa dihuni. Terutama rusun, supaya segera diprioritaskan untuk
direnovasi, diperbaiki, dan diserahkan ke penerima. Jangan sampai aset terlalu
lama tidak diserahkan, agar bisa dikelola oleh pengelolanya dengan baik,"
tegasnya.
Inspektur Jenderal Kementerian PUPR T Iskandar mengatakan, Zona
Integritas merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang
pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari
Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) melalui Reformasi
Birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintah yang bersih dan akuntabel
serta pelayanan publik yang prima.
"Pada tahun 2022 ini, jumlah Unit Kerja yang mengusulkan
pembangunan ZI mengalami peningkatan yang signifikan yaitu 133 Unit Kerja di
Kementerian PUPR, yang dimana 19 Unit Kerja diantaranya berasal dari Ditjen
Perumahan, dengan 16 Unit Kerja yang baru saja kita saksikan pencanangannya
bersama," kata Iskandar.
Diungkapkan Iskandar, dalam pembangunan ZI kurun waktu 2020 dan 2021,
terdapat tiga Unit Kerja di Kementerian PUPR yang sudah memperoleh predikat
Menuju WBK, yakni Balai Teknologi Air Minum dan Balai Bahan dan Struktur
Bangunan Gedung (BBSBG) yang masing-masing berasal dari Ditjen Cipta Karya,
serta Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Tengah – DI
Yogyakarta yang berasal dari Ditjen Bina Marga.
Direktur Jenderal Perumahan Iwan Suprijanto mengatakan,
berdasarkan hasil sementara survei penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi
Birokrasi pada Juni tahun 2022, Ditjen Perumahan mendapatkan peringkat terbaik
sebesar 95,74%. (*)
DIREKTORAT KI